Informasi

Tolak Reklamasi, Masyarakat Bali Berikan Alasannya

Selain warga Jakarta, warga Bali juga menunjukkan aksi tolak reklamasi atas reklamasi Tanjung Benoa. Bahkan mereka juha membuat petisi agar menolak reklamasi di daerah tersebut yang nantinya petisi tersebut akan ditujukan kepada Presiden Jokowi. Sekilas tentang reklamasi Tanjung Benoa, pada akhir tahun 2012 Gubernur Bali memberikan ijin reklamasi kepada PT. Tirta Wahana Bali Internasional (PT TWBI) di daerah perairan Teluk Benoa Kabupaten Badung seluas 838 hektar. Pada bulan Agustus 2013, ijin tersebut dicabut namun tidak membawa perubahan karena SK pertama hanyalah revisi sehingga tetap ada pemberian ijin untuk proyek reklamasi.

Baca disini: Reklamasi Jakarta

Masyarakat Bali geram karena SK tersebut melanggar peraturan perundang-undangna, karena kawasan Tanjung Benoa merupakan kawasan konservasi.

PT. Tirta Wahana Bali Internasional pada akhirnya mengantongi surat ijin untuk lokasi reklamasi di kawasan Teluk Benoa dengan daerah meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar seluas 700 hektar. Selain masyarakat Bali, Universitas Udayana juga menolak reklamasi Tanjung Benoa dengan alasan bahwa hasil studi kelayakan rencana reklamasi itu tidak layak sehingga akan membahayakan kawasan Tanjung Benoa. Berikut alasan masyarakat Bali melakukan aksi tolak reklamasi.

Reklamasi akan mengubah fungsi dan nilai dari konservasi kawasan dan perairan teluk Benoa. Fungsi dan nilai tersebut adalah kawasan teluk Benoa merupakan daerah tampungan banjir dari 5 daerah aliran sungai, daerah tersebut juga merupakan kawasan suci yang sangat dihargai dan dijaga oleh masyarakar Bali dimana mayoritasnya adalah pemeluk agama Hindu. Teluk Benoa juga merupakan daerah konservasi alam yang lengkap, bahkan ada banyak terumbu karang di Tanjung Benoa yang juga berfungsi sebagai kesehatan terumbu karang. Teluk Benoa juga mempunyai fungsi sebagai “kawasan segitiga emas” bersama dengan Nusa Penida dan Candi Dasa, ketiga kawasan tersebut memiliki keanekaragaman hayati laut yang banyak sehingga jika masyarakat bali tidak melakukan aksi tolak reklamasi, maka fungsi-fungsi dan nilai-nilai tersebut akan hilang.

Reklamasi adalah cara dimana para investor asing mendapatkan tanah dengan harga murah di lokasi pariwisata dimana lokasi tersebut adalah lokasi yang strategis. Reklamasi dengan luas sekitar 700 hektar tentunya akan membawa banyak keuntungan bagi para investor karena mereka akan menjual atau menyewa tanah terebut dengan harga yang tinggi. Kontras dengan para investor asing yang mendapatkan kekayaan, masyarakat Bali justru mengalami kerugian atas hilangnya perairan seluas 700 hektar yang seharusnya bisa diminati siapa saja termasuk rakyat kecil. Para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari laut akan kehilangan sumber rejekinya karena habitat ikan sudah hilang. Hal ini akan mengakibatkan kemerosotan ekonomi. Kawasan suci yang diagungkan pemeluk agama Hindu juga hilang, kegiatan beragama dan melestarikan budaya tradisional pun akan hilang. Sehingga tidak ada alasan untuk masyarakat bali menanguhkan aksi tolak reklamasi.

Kebijakan pemerintah hanya menguntungkan investor saja dan melupakan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat Bali tidak bisa berbuat apa-apa atas tanah yang juga merupakan hak mereka. Selain itu, pulau reklamasi akan dibangun hotel dan resort mewah yang tentu saja akan membuat masyarakat semakin terpuruk. Fasilitas tersebut hanya bisa dinikmati oleh orang-orang berduit, sedangkan mereka yang termasuk dalam kelas menengah kebawah tidak bisa menikmati hasil pembangunan ditanah yang seharus menjadi fasilitas publik.

Ketiga alasan ini yang menjadi motif aksi tolak reklamasi oleh masyarakat Bali. Reklamasi tidak akan membawa keuntungan apapun bagi masyarat Bali, justru malah akan menimbulkan dampak buruk dari segi lingkungan, agama, ekonomi, dan budaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*